page hit counter
Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Ingatkan Badan Usaha di NTB Patuh

Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Ingatkan Badan Usaha di NTB Patuh

MATARAM–Jaminan kesehatan menjadi salah satu hak para pekerja atau karyawan sebuah perusahaan. Untuk meningkatkan kesadaran badan usaha tentang pentingnya manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Mataram megadakan pertemuan dengan sejumlah badan usaha yang ada di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

“Bagi badan usaha yang tidak patuh melaporkan data karyawan, tidak patuh membayar iuran dan tidak patuh administrasi, kami akan langsung melakukan pemeriksaan dengan menggandeng dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan untuk menindak badan usaha yang tidak patuh,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Sarman Palipadang saat pertemuan di Hotel Senggigi akhir Mei lalu.

Sarman menegaskan kepada badan usaha yang tidak patuh terhadap Program JKN-KIS maka BPJS Kesehatan akan melakukan tindakan tegas kepada badan usaha tersebut. Mengingat BPJS Kesehatan telah menggandeng langsung Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Namun BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga akan memberikan award atau penghargaan kepada badan usaha yang sudah patuh. Dengan harapan  kedepannya badan usaha yang lain dapat termotivasi oleh badan usaha yang patuh tersebut.

Pertemuan pihak BPJS Kesehatan dengan sejumlah badan usaha dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih, pihak dinas kesehatan kabupaten/kota. Antusias badan usaha yang hadir dalam kegiatan ini membuat Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat Baiq Eva Nurcahya Ningsih menganggap pentingnya peran badan usaha dalam Program JKN-KIS.

“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh badan usaha untuk bersama-sama menyukseskan Program JKN-KIS di NTB dengan cara mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya ke dalam Program JKN-KIS,” pintanya.

Karena para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Ia mengingatkan jangan sampai ada pekerja yang belum didaftarkan jaminan kesehatan oleh perusahaannya. Sehingga ketika mereka butuh layanan kesehatan, mereka akhirnya mengeluarkan  banyak biaya.

Melalui pertemuan pihak BPJS Kesehatan dengan badan usaha diharapkan bisa menguatkan komunikasi dan koordinasi ke depan. Sehingga seluruh badan usaha bisa lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS. (ton/adv/r10)

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS