page hit counter
Dua Minggu Gelar Operasi, Polisi Tangkap 455 Preman di NTB

Dua Minggu Gelar Operasi, Polisi Tangkap 455 Preman di NTB

MATARAM-Polda NTB bersama polres jajaran telah menggelar operasi pemberantasan aksi premanisme. Selama dua pekan, mereka mengungkap 374 kasus. ”Total ada 455 terduga pelaku premanisme diamankan,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mapolda NTB, Kamis (24/6).

Polresta Mataram paling banyak melakukan pengungkapan dengan 178 kasus. Dari jumlah itu, 179 orang terduga preman ditangkap. Paling sedikit Polres Dompu dengan tiga kasus dan tiga orang yang diamankan.

Kasus yang mendominasi dari pengungkapan itu adalah parkir liar. Sebanyak 433 orang juru parkir (jukir) ilegal. Selanjutnya ada yang melakukan pungutan liar di lahan pantai dan pertokoan masing-masing dua orang; pungutan angkutan umum satu orang; debt collector tujuh orang; dan calo tiket penyeberangan 10 orang.

“Sebagian besar yang diamankan kita berikan pembinaan dan diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya,” kata Artanto.

Para jukir ilegal diminta berkoordinasi dengan dinas terkait. Mengurus izin untuk menarik pungutan agar memiliki payung hukum. “Kita sudah minta dinas terkait di kabupaten/kota untuk mengakomodir mereka. Agar mereka terdata menjadi jukir saat mengambil pungutan,” jelasnya.

Sementara tujuh debt collector yang diamankan masih didalami perannya. Modus mereka biasanya mencabut kendaraan penunggak kredit tanpa legalitas yang sah. “Tindakan yang dilakukan para debt collector itu melanggar hukum,” kata Artanto

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Hari Brata mengatakan, debt collector tidak boleh mencabut paksa kendaraan dengan alasan kredit macet atau alasan apa pun. Menurutnya, tindakan itu bisa masuk kategori pidana perampasan. ”Itu bisa melanggar pasal 368 atau pasal 365 KUHP. Ancamannya sembilan tahun penjara,” tegas Hari.

Saat ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Menghapus pasal 15 ayat (2) yang kerap digunakan lembaga leasing atau debt collector untuk mencabut kendaraan di tengah jalan. ”Sekarang mekanismenya harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka tidak bisa mengeksekusi secara langsung. Harus ada pendampingan dari kami (polisi) juga,” jelasnya.

Hari mengatakan, bila ada masyarakat yang kendaraannya dicabut tanpa ada putusan pengadilan yang inkrah, bisa melapor ke polisi. ”Kita akan tindak mereka yang tidak mematuhi prosedur. Itu sudah masuk ranah pidana,” tegasnya.

Operasi penindakan premanisme akan terus berlanjut. Sebagai bagian dalam bentuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. ”Ini menjadi atensi dari kapolri menindak aksi premanisme yang meresahkan masyarakat,” tandasnya. (arl/r1)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS