page hit counter
Dorong Tiap OPD Punya Wali Data

Dorong Tiap OPD Punya Wali Data

TANJUNG-Pemda Lombok Utara bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara (BPS KLU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai daerah dalam angka, (10/6). Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan output terbentuknya wali data di tiap OPD.

Bupati H Djohan Sjamsu menuturkan, data merupakan dasar pemerintah merencanakan pembangunan di daerah. Seperti soal penanggulangan kemiskinan, pemerintah harus mengetahui data statistiknya terlebih dahulu.

”Sekarang angka kemiskinan kita masih sekitar 26,9 persen. Waktu 13 tahun lalu, daerah ini angka kemiskinannya di 43,14 persen, jadi kita sudah berhasil menurunkan banyak sehingga hari ini,” klaim dia.

Kegiatan tersebut tegasnya, sangat penting diikuti pengelola statistik di tiap OPD. Sehingga kedepan pembangunan lebih berpedoman pada data statistik yang tepat dan benar.

”Harapan kita tentu data SKPD bisa terpusat di satu instansi, tidak perlu kita cari data di masing-masing OPD. Cukup hanya satu dinas saja yang menguasai soal itu,” kata dia.

Kepala Diskominfo KLU H Muhammad mengatakan, fokus kegiatan mewujudkan adanya wali data di masing-masing OPD. Artinya, ada orang yang ditunjuk khusus untuk menangani data statistik masing-masing OPD. Wali data tersebut nantinya akan mendapat SK Bupati dengan leading sektor Diskominfo.

”Jadi petugasnya nanti ada honornya sehingga dia bertanggungjawab,” kata dia.

Data-data yang dikelola wali data merupakan data yang mewakili OPD bersangkutan. Sehingga meski kepala OPD berganti pun, data tetap valid. Pemda ingin mewujudkan program one data yang sudah dilaunching 2019 lalu.

”Sebelum terwujudnya wali data ini, kami di Kominfo menulis surat sebulan sebelumnya ke tiap OPD, tapi sebulan kemudian belum ada jawaban. Makanya saya perintahkan teman-teman turun, dan ternyata di OPD masing-masing itu saling lempar,” beber mantan kadis Pariwisata KLU itu.

Setelah berdiskusi dengan BPS, Muhammad berharap wali data ini sudah terwujud pada 2022 mendatang. Sehingga setiap data di OPD dapat terkelola dengan baik dan valid.

”Yang akan menjadi wali data ini adalah ASN, mudah-mudahan di 2022 ini sudah terwujud,” tandas dia.

Kepala BPS KLU Syamsudin mengatakan, FGD ini adalah niat bersama dari kabupaten, provinsi, dan pusat. ”Sekarang tugas BPS adalah membina, membimbing, dan melayani sampai ini benar-benar bagus. Jadi orang tinggal minta data sektoralnya di Kominfo, tidak ke BPS lagi,” jelas dia. (fer/r9)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS