counter hit make

DKI setor Rp2,4 Triliun untuk Formula E, negara lain cuma Rp18,7 Miliar

Anies Baswedan Formula E. Foto Antara.

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Anggara Wicitra Sastromidjojo mengaku heran dengan besaran commitment fee yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar ajang balap Formula E. Sebab, nominalnya lebih besar dibandingkan negara lainnya.

Diketahui, commitement fee yang ditanggung dari APBD DKI Jakarta mencapai Rp2,4 triliun, padahal sejumlah kota penyelenggara lain seperti New York, Amerika Serikat atau Roma, Italia sama sekali tak mengeluarkan biaya hingga penyelenggaraan tahun 2025.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Anggaram melalui keterangan resminya, dikutip Minggu 18 September 2021.

Gubernur Anies Baswedan
Gubernur Anies Baswedan. Foto Instagram @aniesbaswedan

Lebih jauh, dia mengurai, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya ‘Nomination fees for the City of Montreal’ sebesar Rp1,7 miliar dan race fees sebesar Rp17 miliar. Sehingga, mereka hanya perlu menanggung biaya sebesar Rp18,7 miliar.

“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya commitment fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” terangnya.

PSI duga ada yang tak beres terkait Formula E Jakarta

Bahkan, berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019 lalu, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat ke Arbitrase Internasional di Singapura.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melihat pergelaran Formula E, di Brooklyn, New York, AS. Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melihat pergelaran Formula E, di Brooklyn, New York, AS. Foto: Antara

Anggara menambahkan, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya oleh publik. Sebab, Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” kata dia.

Artikel dari Hops.ID