counter hit make

Dituding gubernur radikal ekstrimis, Anies: Saya tidak mau jawab!

Anies Baswedan. Foto: Suara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santai saja mendapat tudingan sebagai gubernur radikal atau gubernur ekstrimis. Anies nggak mau jawab soal tudingan itu dengan jawaban kata-kata bantahan, dia minta tunjukkan mana kinerja Gubernur DKI Jakarta selama hampir 4 tahun ini yang diskriminatif dan radikal.

Anies lebih memilih menjawab tudiangan gubernur radikal itu dengan karya nyata di DKI Jakarta. Anies merasa sejauh ini dia sudah berusaha adil untuk semua golongan maupun semua kelompok umat beragama.

Soal gubernur radikal, Anies ogah diwawancarai

Anies blak-blakan selama hampir 4 tahun ini dia sengaja menolak wawancara media internasional. Anies punya alasan, salah satunya supaya tidak ada isu gubernur radikal di mata internasional, sebab mantan Menteri Pendidikan itu tahu isu internasional yang laku saat ini adalah soal radikalisme dan seputarnya.

Gubernur Anies Baswedan
Gubernur Anies Baswedan. Foto Instagram @aniesbaswedan

“Jadi media internasional tidak tahu ide detail, tahunya isu global yang mana sekarang kan ekstrimisme, radikalisme dan konflik antaragama,” jelas Anies dalam sesi dialof dengan PAN di Youtube PAN TV dikutip Kamis 7 Oktober 2021.

Anies sudah tahu jika dia melayani wawancara media internasional selama 4 tahun ke belakang, maka isu dan framing yang akan muncul soal ketiga isu tersebut lho. Pasti isu Jakarta akan diarahkan soal radikalisme.

“Makanya saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim. Kenapa? karena cukup dijawab dengan perjalanan waktu saja,” katanya.

Tunjukkan kinerja nyata

Kemudian Anies minta saja semua orang mengecek, selama hampir 4 tahun memimpin Jakarta, apakah ada kebijakan yang diskriminatif, radikal atau tak mengayomi semua warga Jakarta.

“Kalau tidak ada, maka batalkan semua tudingan itu. Justru kami menjangkau untuk semuanya. Di Jakarta ada yang namanya BOTI,” jelas Anies.

BOTI merupakan program Biaya Operasional Tempat Ibadah. Program ini memberikan bantuan kepada rumah ibadah dan pengelola rumah ibadah di DKI Jakarta, yang mana jumlah nominal bantuannya sama merata semuanya.

Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Foto: Ist
Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Foto: Ist

“Jadi tiap rumah ibadah dapat 1 juta rupiah, semua terima. Lalu pekerja agama, mereka terma Rp500 ribu per bulan,” ungkapnya.

Dia mengatakan membangun persatuan itu butuh perasaan kebersamaan, kesetaraan. Dan dia mengakui kerja membangun persatuan itu kerja tidak nampak.

Anies menganalogikan hal ini dengan manfaat listrik pada rumah-rumah warga. Kalau pada malam hari listrik dinyatakan, warga tidak akan meributkan soal manfaat listrik, tapi giliran listrik mati, semua ramai protes ke PLN.

“Pemerintah hadirkan kesetaraan lewat program intervensi, orang tidak sadar ini sesungguhnya bangun proses kebersamaan,” katanya.

Artikel dari Hops.ID