page hit counter
Ditentang Banyak Pihak, Pemerintah Pilih Perpanjang PPKM Mikro

Ditentang Banyak Pihak, Pemerintah Pilih Perpanjang PPKM Mikro

JAKARTA-Rekor Covid-19 di Indonesia kembali dipecahkan. Kemarin dengan pertambahan kasus 14.536 orang, jumlah kasus konfirmasi sudah lebih dari 2 juta. Meski demikian, pemerintah nampaknya masih mengabaikan saran dari berbagai pihak untuk menginjak rem darurat. Pemerintah masih memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto kemarin (21/6) mengumumkan bahwa pemerintah akan memperpanjang PPKM mikro hingga 5 juli. Dia menyebut, perpanjangan tersebut diikuti dengan pengetatan ketentuan.

Pada zona merah, sektor perkantoran masih boleh work from office (WFO) sebanyak 25 persen karyawan. Begitu pula dengan restoran dan tempat perbelanjaan juga hanya 25 persen dari kapasitas yang boleh di dalam dan buka hanya sampai pukul 20.00.

“Pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi penanganan Covid-19 baik di hulu maupun di hilir,” ucapnya.

Sebelumnya lima organisasi profesi kedokteran sudah mengimbau agar pemerintah tegas untuk menyetop mobilitas. PPKM dilakukan menyeluruh. Sebab PPKM mikro hanya berlaku sporadis dan masih ada peluang mobilitas manusia.

“Penerapan PPKM ketat atau PSBB,” kata ketua umum persatuan dokter paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto SpP. PPKM yang sekarang menurutnya kurang tepat. PSBB yang sebelumnya dilakukan terbukti mengurangi transmisi.

Hal senada juga sebelumnya diutarakan oleh Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Lia Paratakusuma. “Masyarakat ada kalanya susah untuk diatur untuk yang sekala kecil (PPKM mikro, Red),” ungkapnya.

Bahkan seruan untuk menarik rem darurat dengan serius membatasi mobilitas juga diutarakan beberapa pihak lagi. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong adanya lockdown. Dia mengingatkan pemerintah jangan takut dengan kebijakan lockdown karena sudah diterapkan oleh beberapa negara. Sementara PPKM sendiri tidak bisa terukur penerapannya. “Karena itulah harus dievaluasi dan diberi kebijakan alternatif,” ucapnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak adanya PSBB. “Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan,” kata Puan kemarin.

Menurut dia, ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Puan menyatakan, arah kebijakan dari pemeringah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah.

“Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan surat terbuka yang berjudul Desakan Emergency Response-Priioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi. Surat itu ditandangani sedikitnya 2.000 orang dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut terdapat petisi yang isinya meminta Jokowi untuk mengeluarkan keputusan karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Tak Mampu

Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Sulistyo mengungkapkan negara ini tak mampu mengantisipasi kekacauan akibat Covid-19 yang sebenarnya sudah terprediksi. Misalnya terkait kebijakan, dia menilai, pemerintah belum memiliki kebijakan yang kuat dalam pengendalian Covid-19.

“Kita hanya memiliki PP 201 tahun 2020 tentang PSBB. Tapi PSBB hanya diterapkan tiga provinsi dan itupun banyak modifikasi,” ujaranya.

Sekarang pemerintah malah menerapkan PPKM yang menurut Hermawan paradigmanya berbeda dengan PSBB. Dia menuturkan bahwa PPKM bukan untuk menurunkan kasus Covid-19, namun lebih memperlambat situasi.

Dari pendekatan surveilans dengan pendekatan epidemologi, Indonesia dinilai lemas. Dengan 15 bulan masa Covid-19 di Nusantara, testing dan tracingnya baru 100.000. Yang memberikan laporan rutin hanya laboratorium yang baik. Ini menurutnya menunjukkan adanya gap antar kabupaten/kota.

“Kalau negara kita begini-begini saja, sekiranya tidak akan keluar dari pandemi Covid-19,” ungkapnya. Dia mengibaratkan kebijakan pemerintah hanya melakukan “rem-gas”. Kebijakan yang tidak tegas ini tidak dapat memutus matarantai Covid-19. “Kita tidak bisa memenangkan kedua-duanya. Kesehatan kembali pulih dan ekonomi kembali pulih sempurna, itu tidak mungkin,” imbuhnya.

Terpisah, dalam penanganan kasus penularan virus Covid-19 yang terus meningkat, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekankan pentingnya faktor kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin sangat menentukan sejauh mana pandemi bisa dikendalikan.

“Karena kalau kita tidak mengerti (bagaimana langkah-langkah pengendalain dilakukan), maka benar-benar kota kita akan zona hitam,” ujarnya usai menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi I (KKP I) Lemdiklat Polri secara daring di Jakarta, kemarin (21/6).

Meski begitu, lanjut dia, penanganan pandemi membutuhkan kerja sama semua pihak. Karenanya, penting bagi pemimpin untuk merangkul tidak hanya tokoh formal, namun juga tokoh-tokoh informal. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, dan sebagainya.

Ia pun mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan kembali pentingnya penanganan skala mikro. Ia menilai, hal itu bisa jadi solusi terbaik.Sebab, Indonesia tidak bisa membandingkan dengan luar negeri, dimana lockdown bisa dilakukan.

Menurutnya, lockdown di luar negeri dampaknya bisa dikendalikan karena di sana aktivitas ekonominya tinggi. “Kalau disana gaji sebulan bisa saving, bisa simpan untuk sekian hari. Sedangkan di sini beda. Ada saja yang pendapatannya hari ini, kemudian dipakai makan, besoknya sudah habis,” ungkapnya.

 

Rumah Sakit

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dia sudah melaporkan kondisi di rumah sakit saat ini kepada Presiden Joko Widodo. Peningkatan kasus seperti yang sekarang, menurutnya sudah pernah dialami pada Januari lalu. Sehingga Kemenkes sudah mempersiapkan lebih dini terkait jumlah termpat tidur, obat-obatan, APD, dan tenaga kesehatan. “Memang saat ini terjadi peningkatan luar biasa,” ujarnya.

Presiden Jokowi menurut Budi memberikan arahan agar orang yang terpapar agar dites Covid-19. Bahkan pengetesan dilakukan hingga lingkup RT. Sehingga dapat memastikan siapa yang terinfeksi dan tidak.

“Jika sudah ada lima rumah yang terkena, lakukan penyekatan secara spesifik dibantu TNI dan Polri,” ungkapnya.

Jika RT tidak padat dan memungkinan, maka dilakukan isolasi mandiri. Sedangkan pada kawasan padat dilakukan isolasi terpusat.

Tempat isolasi terpusat akan diperbanyak. Tingkat kecamatan harus memiliki. Sehingga akan mengurangi beban tempat isolasi terpusat yang besar. “Dipastikan orang yang diisolasi dilakukan droping makanan dengan gotong royong masyarakat,” ucapnya.

Untuk mereka yang terinfeksi dan memiliki komorbid, saturasi oksigen dibawah 95 persen, dan sudah mulai sesak dibawa ke RS. Jika tidak dilakukan isolasi di luar RS. Tujuannya agar rumah sakit merawat pasien yang gawat dan berat.

Pertumbuhan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat juga masih terjadi. Data terakhir yang diperoleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I kemarin, total jumlah pasien rawat inap di sana sudah mencapai enam ribu orang.

”RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower empat, lima, enam, dan tujuh jumlah pasien rawat inap 6.010 orang,” ungkap Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian.

Dari angka tersebut, sebagian besar merupakan pasien pria. Yakni sebanyak 3.053 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 2.957 orang merupakan pasien perempuan. Kenaikan jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet dari Minggu (20/6) ke Senin (21/6) memang tidak sebanyak sebelumnya. Namun, angkanya tetap terbilang tinggi. ”Bertambah 135 orang, semula (jumlah total pasien per 20 Juni) 5.875 orang,” bebernya.

Pertumbuhan jumlah pasien tersebut tentu saja sekaligus memperkecil ketersedian bed atau kapasitas RSDC Wisma Atlet. Di Jakarta, pertumbuhan jumlah pasien Covid-19 meningkat signifikan. Berdasar data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), di ibu kota tidak kurang dari 5.014 orang terpapar Covid-19 kemarin. Secara nasional, jumlah total masyarakat Indonesia yang sudah dinyatakan positif Covid-19 juga telah menyentuh dua juta jiwa.

Untuk membantu pemerintah menanggulangi Covid-19, Mabes TNI sudah memerintahkan seluruh jajaran mereka bergerak. Penambahan pasukan untuk penguatan atau penebalan PPKM skala mikro di sejumlah daerah juga sudah dilaksanakan. Khusus di Jakarta, Kodam Jayakarta bersama Polda Metro Jaya sudah bergerak. TNI AU juga membantu. Tidak kurang seratus personel Pasukan Khas (Paskhas) dari Wing I turut dikerahkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait tingginya angka keterisian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Karena itu, dia menghimbau ke pemda DKI Jakarta agar segera mewujudkan rencana membentuk isolasi mandiri terpadu di 31 wilayah.

”Segera realisasikan,” paparnya.

Telah ada beberapa lokasi yang bakal dijadikan tempat isolasi terpaudu, seperti Rusun Nagrak di Jakarta Utara dan Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Sigit menuturkan, kalau perlu bahkan hotel juga bisa dijadikan lokasi isolasi. ”Saat ini angka penularan tinggi,” ujarnya.

Dia menuturkan, perlu memperkuat terkait testing dan tracing dalam masa penguatan PPKM mikro sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Dalam penguatan itu juga ada pembatasan untuk tempat keramaian. Seperti, pasar, mal dan restoran. ”Saya janji menindak tegas yang melanggar ketentuan,” urainya.

Untuk yang melebihi jam operasional, maka langsung dilakukan penutupan. Untuk pelanggaran lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. ”Kesepatan harus dilaksanakan,” paparnya dalam konferensi pers kemarin.

 

Pakai Asrama Haji

Kementerian Agama (Kemenag) turut membantu pemerintah di tengah krisis ruang isolasi mandiri bagi penderita Covid-19. Setelah dipastikan tidak mengirim jamaah haji, Kemenag memutuskan membuka kembali asrama haji untuk tempat isolasi mandiri. Seperti di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta disiapkan dua tower asrama untuk tempat isolasi mandiri.

Plt Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H Dasir mengatakan pada 2020 lalu asrama haji juga pernah digunakan sebagai ruang isolasi Covid-19. ’’Tahun ini Menteri Agama sudah memberikan izin. Dan asrama haji siap kembali digunakan ruang isolasi Covid-19,’’ katanya kemarin (21/6).

Khoirizi mengatakan di seluruh Indonesia saat ini ada 31 unit asrama haji. Dari jumlah tersebut, 27 unit asrama haji siap digunakan untuk tempat isolasi Covid-19. Empat unit asrama haji yang belum bisa digunakan untuk tempat isolasi adalah di Pontianak, Mamuju, Jayapura, dan Sorong.

Dia meminta seluruh kepala asrama haji untuk berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat. Sehingga bisa disiapkan sekaligus dipetakan kebutuhan asrama haji sebagai tempat isolasi. Dia mencontohkan asrama haji Pondo Gede sudah berkoordinasi dengan Satgs Covid-19 dan menyiapkan dua gedung sebagai ruang isolasi.

’’Demikian juga dengan Asrama Haji Gorontalo,’’ kata dia. Asrama haji di Gorontalo menjadi alternatif ketiga apabila ruang isolasi pasien yang sudah disiapkan pemprov setempat tidak memadai atau penuh.

Khoirizi menjelaskan tahun lalu ada ribuan pasien Covid-19 menjalani karantina di sejumlah asrama haji. Waktu itu penggunaan asrama haji untuk tempat karantina Covid-19 dijalankan mulai 1 April. Nantinya setiap pasien hanya diisi oleh satu pasien karantina. Kemudian juga diawasi oleh tenaga kesehatan.

Sementara itu Wamenag mengatakan perlu dukungan serta peran tokokh agama untuk mengingatkan umat supaya waspada terhadap penularan virus Covid-19. Apalagi beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan.

Dia berharap tokoh agama bisa ikut sosialisasi surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag. Di dalam surat edaran 13/2021 itu dijelaskan tentang pembatasan kegaitan peribadatan di rumah ibadah. ’’Aturan ini perlu mendapat perhatian bersama. Terutama dari tokoh-tokoh agama,’’ katanya. Zainut berharap tokoh agama bisa tampil bersama untuk menyadarkan umat agar mematuhi protokol kesehatan.

Menurut dia peningkatan kasus Covid-19 akhir-akhir dipicu oleh sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak orang. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi setelah libur lebaran. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan mudik. Tetapi di lapangan amsih ada sebagian masyarakat yang tetap nekat pulang kampung di tengah pandemi Covid-19. (lyn/deb/lum/wan/syn/idr/mia/JPG/r6)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS