Demonstrasi besar-besaran mahasiswa tahun 1998 silam menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia menuju bangsa yang terbuka. Sejak saat itu, sejumlah perubahan yang bisa dirasakan hingga sekarang, salah satunya, pemilu langsung, kebebasan berpendapat, dan pers. Pers tidak sebebas sekarang kalau tidak ada reformasi, salah satu pilar demokrasi.
Namun, cita-cita Reformasi tidak sepenuhnya berjalan. Yang terjadi justru sekarang ini nasi campur: demokrasi, oligarki, dan kapitalis. Aktor politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan eksekutif bisa berganti-ganti, namun yang di belakangnya masih itu-itu saja.
Peralihan rezim biasanya diikuti perubahan sejumlah sektor, termasuk aktornya. Pada saat Orde Lama beralih ke Orde Baru, ada pergantian konglomerasi ekonomi. Setelah reformasi 1998, aktor ekonomi yang berganti hanya satu-dua orang.
Pelaku yang besar masih sama saja. Aktor-aktor yang tidak terjun dalam politik, tapi berpengaruh di politik masih sama saja. Itu PR bagi kita semua. Demokrasi harusnya memberi kesempatan kepada semua orang untuk tampil.
Proklamasi dan Reformasi itu menginginkan adanya perubahan-perubahan. Namun, semua seperti jalan di tempat karena aktor utamanya tidak berubah dan sistemnya pun tetap.
Demokrasi Indonesia di-hijeck oleh oligarki politik. Sekelompok kecil menguasai partai politik. Oligarki ekonominya demikian juga, sekelompok kecil menguasai ekonomi.
Bagaimana kondisi ini di NTB khususnya Kota Mataram? Sama saja ataukah tidak jauh berbeda? Semoga pilkada akhir 2020 ini mampu memunculkan para kandidat pemimpin kota dengan gagasan cemerlang, ide dan harapan baru yang sanggup membawa nama harum kota di kancah nasional dengan spirit muda tanpa beban masa lalu maupun kegamangan menatap masa depan.
Siapapun nantinya yang Allah taqdirkan memimpin kota ini harus ingat dan dicamkan selalu bahwa warga/masyarakat hanya ingin dan mendambakan satu hal saja, dan ini fundamental, sangat mendasar, yaitu makmur dan bahagia. Itu saja, tidak yang lain.[]
Oleh: *Aldo el-Haz Kaffa*
Presiden PIB & Inisiator ILF
