page hit counter
Defisit Membengkak, Pemprov NTB Berencana Ngutang Rp 750 Miliar

Defisit Membengkak, Pemprov NTB Berencana Ngutang Rp 750 Miliar

MATARAM-Dewan menyetujui rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang merencanakan berutang guna menutupi defisit keuangan daerah akibat pukulan telak Pandemi Covid-19.

Politisi PDIP NTB H Ruslan Turmuzi melihat kondisi keuangan Pemprov NTB tengah sekarat. “Kalau tidak melakukan pinjaman kita sekarat, pak,” katanya kemarin (5/7).

Situasi genting ini disebut sebagai imbas dari pendapatan pemerintah merosot drastis. Saat ini pendapatan dianggap tidak mampu menutupi berbagai rencana pembangunan dan pembiayaan pemprov.

“Pendapatan kita saat ini Rp 186 Miliar lebih,” paparnya.

Namun di samping pendapatan itu, ternyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan pemprov mengalami defisit keuangan sebesar Rp 11 Miliar lebih.

“Sementara Rp 186 Miliar itu sifatnya earmark atau tidak bisa dibelanjakan karena pos penggunaannya sudah jelas, jadi tidak bisa diotak-atik,” ulasnya.

Di sisi lain lanjutnya, selain defisit Rp 11 Miliar, pemerintah juga menghitung kekurangan anggaran untuk APBD perubahan 2021 sebesar Rp 394 Miliar lebih.

“Sehingga kalau ditotal jumlah defisit (tahun anggaran 2021 perubahan) Rp 408 Miliar,” rincinya.

Maka angka kebutuhan pemerintah bila dikurangi dengan pendapatan yang bersifat earmark di atas, pemerintah saat ini tengah kesulitan mencari anggaran sebesar Rp 394 Miliar lebih. “Itu di luar Rp 186 Miliar tadi ya,” tekannya.

Ada dua skema untuk menutupi kekurangan itu. Pertama dengan memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak, penataan pendapatan aset, maksimalisasi retribusi, dan berbagai potensi lainnya.

“Hanya saja skema ini masih sulit diandalkan mengingat mendesaknya kebutuhan pembiayaan,” ujarnya.

Sehingga muncul opsi kedua untuk membuka proses pembiayaan melalui skema utang. “Ini pertama kalinya (pemprov ngutang),” jelasnya anggota DPRD NTB lima periode itu.

Politisi asal Lombok Tengah itu melihat pada dasarnya dia setuju pemerintah mengambil utang. Dengan catatan pemerintah mengambil jumlah pinjaman yang realistis sesuai kemampuan daerah.

“Kita menyarankan mencari pinjaman dan itu dibolehkan kok di UU Pemerintahan Daerah,” tekannya.

Dari hasil hitung-hitungan pihaknya, angka realistis yang dapat diambil pemerintah yakni sekitar Rp 750 Miliar. Dengan asumsi sampai keuangan daerah kembali pulih dari hantaman akibat wabah.

“Yang kekurangan Rp 394 Miliar itu hanya untuk satu tahun anggaran,” tekannya.

Ruslan menyarankan, kalau opsi utang disetujui pemerintah sebaiknya mengambil tahun pelunasan sampai 6 tahun. “Ya kan disesuaikan dengan kemampuan daerah membayar,” ulasnya.

Yang perlu diketahui juga, kalaupun opsi pinjaman Rp 750 Miliar itu diikuti, maka tidak serta-merta langsung diterima pemerintah semua. “Mungkin dari Rp 750 Miliar, itu sekitar seperempatnya (yang cair dalam setiap termin),” paparnya.

Tetapi jumlah itu telah diestimasi dapat menutupi kekurangan pembiayaan pemerintah dalam setiap tahun anggaran.

“Kita juga punya utang pada kabupaten/kota untuk bagi hasil, percepatan jalan, dan pembiayaan wajib lain,” ungkapnya.

Secara umum Ruslan mengatakan postur APBD Murni pemprov sebesar Rp 5,4 Triliun dengan PAD sebesar Rp 195,4 Miliar. Tetapi kemudian kebutuhan membengkak di APBD perubahan 2021 menjadi Rp 5,587 Triliun.

“Ini sebagai konsekuensi kita menjalankan Perda no 12/2019 yang kontraknya sudah ditandatangani,” jelasnya.

Perda itu berisi tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak. Kala itu perda disusun berdasarkan asumsi tidak ada dampak resesi ekonomi.

“Kita tidak tahu kalau ada Covid,” jelasnya.

Saat itu skema pembiayaan direncanakan Rp 250 Miliar di tahun 2020, 2021, dan 2022. “Tetapi di 2020 dari rencana Rp 250 Miliar yang mampu terbayar hanya Rp 33 Miliar, sehingga saat jatuh tempo 2023 nanti kondisi keuangan sudah tidak ada, kalau tidak utang,” pungkasnya. (zad/r2)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS