page hit counter

BPNT Tak Lagi Disalurkan dalam Bentuk Barang, Ini Kata Anggota DPRD Lotim

SELONG-Ketua Komisi IV DPRD Lotim HL Hasan Rahman sudah lama mewacanakan solusi atas karut-marut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gumi Patuh Karya. Solusi itu berupa diubahnya penyaluran dari barang ke uang tunai.

“Terbukti, apa yang saya sampaikan dilakukan ibu menteri saat berkunjung ke Tetebatu Selatan,” kata pria yang akrab disapa Maman itu pada Lombok Post.

Menurut Maman, penyaluran dalam bentuk barang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak itulah yang menjadi muara persoalan. Mulai dari e-warong yang dinaungi bank penyalur, sampai dengan suplayer.

Dijelaskan, sesuai dengan temuan Ombudsman perwakilan NTB, banyak sekali e-warong yang tidak memenuhi persyaratan sesuai pedoman umum. Karena itu, selama bantuan dalam bentuk barang, maka ketersediaannya dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang melimpah pasti membutuhkan adanya suplayer dengan modal besar.

Selama ini, dampak dari pengadaan barang berupa beras, daging, telur kacang-kacangan, dan sayur-mayur telah terbukti membunuh usaha kecil menengah masyarakat sekitar. Kata Maman, sudah terlalu banyak peternak ayam petelur berteriak. Begitu juga pengusaha kelontongan di desa-desa. “Karena barangnya tidak laku,” jelas Ketua DPD II Golkar Lotim itu.

Selain itu, sampai kapanpun, monopoli suplayer akan terjadi. Menurut Maman, satu-satunya cara adalah KPM diberikan kewenangan untuk membeli barangnya sendiri. Saat ini, tidak ada salahnya memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Saya pikir solusinya hanya itu. Kasi KPM uang. Tidak mungkin juga mereka beli yang lain. Masa beli emas dengan uang Rp 200 ribu,” terang warga Masbagik itu.

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy menegaskan, ia telah meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini agar penyaluran BPNT tidak dalam bentuk barang lagi. “Dan hal itu dilakukan langsung oleh bu menteri,” kata Sukiman.

Menurutnya, uang Rp 200 ribu per bulan yang diterima KPM semestinya bisa diberikan langsung secara tunai.  Kemudian, KPM juga dapat menerima langsung Rp 600 ribu atau bantuan selama tiga bulan.

Kata Sukiman, itulah jalan terbaik untuk mengatasi persoalan BPNT selama ini. “Sehingga carut marutnya penyaluran seperti kata mereka itu bisa diselesaikan,” jelas bupati Lotim dua periode itu. (tih/r5)

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS