Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memberikan komentarnya terkait respons Gubernur DKI Anies Baswedan yang memilih diam ketika diberondong wartawan saat ditanya soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK soal korupsi tanah.
Hal ini terkait dengan salah satu perkara dugaan korupsi yang bergulir di KPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019. Dalam narasi yang belakangan berkembang, Anies nampak menjawab ketika ditodong pertanyaan soal vaksin.
Namun Gubernur DKI Anies Baswedan memilih bungkam ketika ditanya wartawan soal rencana pemanggilan dirinya atas kemelut korupsi tanah di Munjul.
Menurut Boyamin, dia paham mengapa Anies memilih diam ketika ditanya soal polemik tanah. Sebab dia tentu tak ingin pernyataannya menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Anies diam saja, karena mungkin dia merasa kalau diam itu emas. Dia kan orang sospol, pasti paham sosiologi masyarakat. Kalau dia bicara pasti menimbulkan konflik,” katanya dikutip dalam diskusi daring, Senin 2 Agustus 2021.
Hal lainnya, Boyamin juga mungkin merasa kalau Anies tak perlu menjawab karena pada posisi itu pembelaan dianggap tak lagi ada manfaatnya. Karena hanya dianggap sekadar mencari alasan saja. Maka, kata dia, atas dasar inilah Anies kemudian memilih diam.
Terlepas dari itu semua, Boyamin justru membidik pandangannya pada KPK yang hingga kini belum juga memanggil Anies Baswedan terkait kasus tanah di Munjul. Padahal, belakangan Ketua KPK Firli Bahuri sudah mengumumkan akan melakukan pemanggilan pada orang nomor satu di Jakarta itu.
“Saya sekarang tak salahkan Anies, tapi salahkan KPK, kenapa sudah mengumumkan akan memanggil tapi sampai sekarang malah tak dipanggil-panggil.”
Dia curiga kalau sebenarnya KPK takut atas pemanggilan ini lantaran kurangnya bukti pendukung dan sebagainya. “Jangan-jangan KPK ngeper, takut.”
Ada apa Firli?
Boyamin mengatakan sejak dulu dia begitu paham kalau Ketua KPK Firli Bahuri sebenarnya sangat tak senang mengumumkan nama-nama ke publik. Apalagi baru sekadar pemanggilan biasa.
Tetapi ada hal yang dirasa aneh ada pada Firli yang kini justru seolah mengumbar ingin memanggil Anies dalam kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.
“Dia seperti merubah kebiasaan. Saya justru curiga dengan Firli, ada apa? Dia kan biasanya terkenal maunya diam saja saat bekerja. Seumur-umur KPK saat dipimpin Firli baru sekali ini mengumumkan pemanggilan orang, tapi tak dilakukan, saya khawatir jangan-jangan tidak ada cukup bukti untuk panggil keterangan Anies,” katanya.
“Sehingga saat ini sebenarnya bukan diamnya Anies yang harus kita kejar, tetapi diamnya Firli yang harus kita kejar.”
Lebih jauh, Boyamin mengaku tak ingin menyeret persoalan ini ke dalam dunia politis. Dia cuma berharap semoga KPK bisa dengan tuntas tegak lurus mendorong kasus ini diselesaikan. Apalagi ini merupakan dana yang sumber anggarannya dari APBD DKI.
Anies soal korupsi tanah Munjul
Pada kesempatan itu, Boyamin mendorong agar Anies segera dipanggil dan dimintai penjelasan soal kasus kemelut korupsi tanah di Munjul. Sebab bagaimana pun, Anies adalah pimpinan yang dinilai seharusnya punya tanggung jawab saat memberikan panduan penggunaan anggaran bagi para bawahannya, termasuk pada para komisaris BUMD.
Sejauh ini Boyamin mengaku heran, karena dalam kasus dugaan korupsi lahan di Munjul, nampak nyata bagaimana kesalahan itu dibuat. “Bagaimana mungkin beli lahan sekarang itu malah justru digarong, harusnya proses dulu, baru dibayar, setelah balik nama baru dibayar. Ini tidak.”
Kepentingannya Anies untuk dipanggil dalam kasus dugaan korupsi lahan di Munjul itu, dianggap Boyamin penting, untuk menerangkan bagaimana cara dia memberikan guidence penggunaan dana daerah.
“Anies tidak bisa bilang tidak tahu menahu. Sebab ini menggambarkan tata kelolanya, bagaimana dia memberikan rambu-rambu kepada staffnya, itu tanggung jawab dia.”
“Enggak boleh lagi Anies bilang itu bukan urusan saya,” katanya.
Menurutnya, jika Anies tak bersalah, dia tentu tak perlu takut. Walaupun banyak pihak mennyebut kalau ada unsur politik yang kuat pada kasus ini.
“Ini memang rentan jadi tembakan polirik. Tapi kalau tidak mau jadi tembakan politik, yang penting jangan bikin lubang, jangan bikin borok, jangan bikin kesalahan. Pasti selamat. Jangan malah buat kesalahan, tapi ketika mencuat malah bilang ada unsur politis,” katanya.
Artikel dari Hops.ID
