page hit counter

Bangun Pusat Pelayanan Terpadu, Pemkot Didorong Ambil Alih Mataram Mall

MATARAM-Ide menyulap Mataram Mall sebagai pusat pelayanan publik ditanggapi positif pemerintah. Bahkan, ada peluang mengambil alih pengelolaan pusat perbelanjaan modern pertama di NTB tersebut.

Maklum, lahan tempat dibangunnya Mataram Mall ini merupakan aset Pemkot Mataram. “Usul yang bagus (diubah jadi pusat pelayanan publik, Red),” kata Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman kepada Lombok Post, kemarin (3/9).

Saat ini, rata-rata pusat perbelanjaan modern di tengah kota keuangannya terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sehingga, ia menganggap inilah cara yang tepat untuk menghidupkan kembali Mataram Mall.

Sekadar untuk diingat kembali, pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (HARUM) dalam kampanye politiknya di Pilwali Kota Mataram 2020 menjanjikan akan ada perubahan pelayanan publik di era kepemimpinannya. Gagasan itu terangkum dalam 10 ASA menuju Mataram HARUM.

Bila ide ini berjalan, maka akan ada dua faedah yang diperoleh. Pertama, realisasi janji politik HARUM terkait reformasi birokrasi.

Kedua, Mal yang ditunjuk berpeluang ramai dan kembali hidup setelah mati suri akibat tekanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Sejumlah pusat perbelanjaan modern telah berdiri di Kota Mataram. Salah satu yang potensial untuk dijadikan sebagai pusat perbelanjaan sebagai lokasi pelayanan publik adalah Mataram Mall.

TGH Mujib mengatakan akan segera menyampaikan dan mendiskusikan kemungkinan Mataram Mall dimanfaatkan untuk pusat pelayanan publik.

Di sisi lain hal ini juga bisa bermakna bentuk tanggung jawab pemerintah atas lahan di mana Mataram Mall itu berdiri.

Insya Allah nanti saya komunikasikan dengan pak wali untuk kemungkinan-kemungkinannya dengan OPD,” imbuhnya.

Skema yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan membuat stand-stand pelayanan portabel di sana.

OPD itu antara lain yang menangani terkait perizinan usaha, pajak, hingga data kependudukan masyarakat.

Ide ini dilihat akan sangat membantu masyakat dalam mengurus izin, terutama bagi mereka yang punya waktu pendek.

Keberadaan dinas atau instansi yang dekat dengan masyarakat dan mudah diakses, dapat membangun citra pelayanan yang semakin bagus di tengah masyarakat.

Langkah membuat mal pelayanan publik, telah dilakukan di kota-kota besar. Hasilnya, publik menyambut baik dari sisi indeks kepuasan.

Selama ini, pelayanan yang jauh dan sulit diakses cepat, faktanya telah membuka peluang praktek pungli masih subur di Kota Mataram. Masyarakat yang tak punya waktu luang panjang, kerap dihadapkan pada pelayanan dari satu pintu ke pintu lain, rumit, dan antara instansi satu dengan yang lain jaraknya berjauhan.

Inilah yang akhirnya memicu praktek percaloan pun akhirnya ikut mendapat tempat.

Tetapi dengan membuat pelayanan satu pintu, satu tempat, dan mudah diakses, maka hal ini dapat membawa citra pelayanan yang lebih segar, menyenangkan, efektif, dan efisien.

“Masyarakat akan semakin mudah datang. Sehingga tidak ada lagi pelayanan yang lamban terhadap masyarakat,” harap
Wakil Ketua Komisi IV H Muhtar.

Sudah saatnya pemerintahan HARUM menerbitkan inovasi baru. Setelah masyarakat kota sebagian besar mempercayakan, arah pembangunan kota di bawah kepemimpinan mereka.

Lebih-lebih era digital sudah sangat pesat perkembangannya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang ide reformasi pelayanan yang lebih praktis dan efisien.

“Harus ada inovasi-inovasi yang baru lahir,” dorong politisi Gerindra itu. (zad/r3).

 

 

Source: Lombok Post

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS