Berita Mataram – Program bantuan pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota selalu menemui kendala, terutama pada data penerima manfaat. Banyak masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya dan ada beberapa warga yang seharusnya masih dikategorikan mampu, justru menerima bantuan tersebut. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada program bantuan dalam bentuk JPS, melainkan hampir seluruh bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Pihak Pemerintah Kota Mataram akan menerapkan sistem terbuka terkait dengan data penerima bantuan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa. Menurutnya, data penerima manfaat bantuan dari pemerintah dapat dilihat di kantor lurah masing-masing wilayah.
Menurut Nyoman, setiap kantor lurah akan menempel nama-nama yang berhak menerima bantuan dari pemerintah lengkap dengan nama, alamat, kriteria dan lain-lain. Data yang akan diumumkan tersebut adalah nama penerima bantuan pemerintah mulai dari JPS Gemilang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, JPS Kabupaten/Kota hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Warga yang penasaran apakah namanya masuk sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah baik berupa JPS dari Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun bantuan tunai dari Kemensos dapat langsung menuju Kantor Lurah setempat untuk mengecek daftar yang ditempel di Kantor Lurah bersangkutan. Selain itu warga juga bisa mencari daftar nama yang layak menerima atau tidak.
Apabila ditemukan nama dalam daftar tersebut yang tidak layak menerima bantuan dari pemerintah, maka warga dapat melaporkan temuan tersebut kepada petugas di kelurahan untuk nantinya akan dilaporkan ke Gugus Tugas. Hal ini adalah salah satu upaya Pemkot Mataram untuk menunjukkan transparansi terhadap data penerima bantuan.
Saat ini Pemkot Mataram tengah berusaha untuk menyempurnakan data penerima melalui proses verifikasi yang ketat, sebab begitu banyak data calon penerima yang harus segera di verifikasi kelayakannya. Bahkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana akan membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan pendataan warga penerima bantuan.
Di lain kesempatan, Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura menjelaskan bahwa data penerima manfaat bantuan pemerintah berubah-ubah. Semula target penerima bantuan tahap pertama di Kota Mataram sebanyak 18.000 KK naik menjadi 20.000 KK. Dari target tersebut Pemerintah Kota Mataram telah menyalurkan paket bantuan sebanyak 13.282 paket sembako. Keterlambatan tersebut diakibatkan karena data penerima yang masih belum jelas.
