Warta Mataram – Dampak PPKM bagi perekonomian kian menjadi-jadi. Penerapan PPKM, khususnya di Kota Mataram, semakin ketat, sehingga menyebabkan pedagang dan pelaku ekonomi seperti perusahaan-perusahaan lainnya ikut merasakan dampaknya. Tak hanya itu, Ojek Online pun merasakan kegelisahan akan pendapatannya yang berkurang semenjak diberlakukan PPKM di Kota Mataram.
Driver Ojek Online melakukan demo di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, pukul 10.00 WITA, siang tadi. Terdapat lebih dari 100 driver Ojek Online yang ada di Mataram melakukan aksi protes terhadap pemberlakuan PPKM Mikro Darurat yang menyebabkan merosotnya pendapatan para driver.
“Semenjak diberlakukannya PPKM, rata-rata pendapatan per hari saya kadang Rp 35.000, kadang Rp 40.000. Kalau normalnya biasanya Rp 200.000 sehari, belum biaya bensin dan keperluan lainnya. Jadi, mohon untuk pemerintah mengkaji ulang lagi kebijakan terkait PPKM yang diberlakukan di Mataram atau NTB” Ungkap Pak Budi Suseno selaku Koordinator Lapangan Demo Driver Ojek Online Lombok siang tadi.
Sebelum diberlakukannya PPKM di wilayah NTB, khususnya di Kota Mataram, keadaan perekonomian waktu itu bisa dikatakan lebih baik daripada saat ini. Akan tetapi, semenjak diberlakukannya PPKM, banyak keluhan khususnya dari pelaku ekonomi. Belum ada solusi dari pemerintah terkait masalah ekonomi tersebut. Masalah ekonomi yang terjadi saat ini harus cepat ditindaklanjuti, untuk mengurangi beban dari berbagai pihak.
Isu perpanjangan PPKM Mikro Darurat pun turut meresahkan masyarakat khususnya pelaku ekonomi kalangan bawah dan menengah, dikarenakan berkurangnya pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Terlebih lagi ditambah dengan penyekatan di berbagai perbatasan tiap kabupaten di NTB, khususnya di Kota Mataram, membuat para driver Ojek Online kesulitan melewati jalur yang akan dilewati karena diwajibkannya suntik vaksin.
“Selama bekerja, kami tetap mematuhi prokes, bahkan di aplikasi itu sudah ada notifikasi untuk vaksin bagi driver Ojek Online seluruhnya. Cuman dari kami semua masih ada yang belum divaksin karena distributor vaksin di sini tidak mencukupi juga, bahkan di kampung saya sudah terdaftar tetapi belum ada sampai saat ini. Kami tetap mematuhi aturan, tetapi kami hanya ingin dikaji ulang lagi mengenai kebijakan PPKM yang meresahkan perekonomian” lanjut Pak Budi Suseno saat diwawancarai. (riniwm)
