Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pembentukan KDMP di Provinsi NTB yang berlangsung Rabu (20/8) di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan dihadiri oleh Kepala Dinas serta perwakilan dari kabupaten/kota di NTB. Unsur Satgas Pembentukan KDMP dari berbagai kementerian dan lembaga terkait juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya KDMP sebagai bagian dari tiga program utama Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan serta mengentaskan kemiskinan. “Koperasi ini bertujuan untuk kemandirian desa, dengan menampung produk dan memenuhi kebutuhan desa itu sendiri, sehingga perputaran uang di desa akan lebih maksimal,” jelasnya.
Provinsi NTB telah mencapai target dengan membentuk 1.166 koperasi desa/kelurahan. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengapresiasi upaya semua pihak dalam mempercepat pembentukan koperasi tersebut. “Kami berupaya memastikan proses ini berjalan lancar dan sesuai target, sebagai kontribusi nyata dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat ini mencerminkan komitmen NTB dalam mewujudkan desa yang berdaya saing melalui koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Diharapkan, KDMP dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian desa dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas di seluruh NTB.
