Jakarta, Warta Mataram – Bidang Ketenagakerjaaan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mengadakan live webinar dengan mengangkat tema: Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia. Selasa (24/08)
Sebelum Kegiatan diskusi dimulai, diawali dengan pemutaran vedeo sambutan IR. AA LA NYALLA MATTALITTI, selaku Ketua DPD RI.
Dalam kesempatan tersebut GPII menghadirkan lima narasumber yang salah satunya adalah Juri Ardiantoro yang menjabat sebagai Deputi IV KSP.
Dalam kesempatannya, Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah mengambil dua kebijakan penting yang dalam hal ini adalah bagaimana menjaga keluarga dari serangan virus covid-19 dan penanganan bantuan sosial.
“Kebijakan bantuan sosial ini bertujuan agar membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bansos tunai, bansos non tunai, Program Keluaga Harapan (PKH), Bantuan Dana Desa, Kartu Prakerja dsb.”
Tak berhenti disitu, Ardiantoro juga menjelaskan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional bahwa 60% pekerja informal dikategorikan produktif dan 40% pekerja dengan kategori formal, dan menurut hasil pengamatan yang paling terdampak adalah sektor informal.
UMKM adalah salah satu sektor yang membantu pemerintah, sehingga tidak salah jika didanai lumayan tinggi oleh pemerintah atau menjadi perhatian khusus. Namun, ada saja yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM, seperti sistem perizinan lama, pembiayaan mahal, berbelit belit dan memakan waktu yang lama.
Untuk memberikan solusi, hadirlah Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“Jangan sampai kita menjadi penyumbat bagi diri kita sendiri untuk maju dan terus berkreasi ditengah pandemi, sehingga kedepan harapannya adalah dapat membantu pemerintah sehingga, tujuan bersama untuk dapat segera memulihkan perekonomian nasional, dapat terwujud dan dirasakan oleh kita semua.”
Pengusaha muda, CEO Agung Logistic, sekaligus waketum KNPI, Ryano Panjaitan yang juga menjadi narasumber mengatakan bahwa dengan kondisi banyaknya pengangguran bukan hanya terjadi karena adanya pandemi ini namun sudah sejak dulu.
“Kita jangan hanya fokus pada isu ketenagakerjaan, karena ini sebenarnya adalah masalah lama namun pemerintah belum dapat menemukan solusi yang tepat. Pemerintah harus memberikan pelatihan vokasi kepada masyarakat atau pelatihan kepada anak bangsa yang langsung bisa diterapkan, dan harapannya yang bisa dilakukan pemerintah secara masif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun harus menggandeng organisasi kepemudaan, mahasiswa dan LSM, dan saya minta pemerintah harus bangga dengan organisasi yang sampai saat ini masih aktif berperan seperti contohnya KNPI, GPII, dan HMI karena ikut membantu pemerintah,” Ucap Ryano dengan penuh harap kepada pemerintah.
Ketua umum GPII, Masri Ikoni, meminta dengan adanya vaksinasi dapat membantu mempermudah segala urusan terlebih yang berkaitan administrasi.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan progaram vaksinasi dengan jumlah yang banyak, sehingga membantu pemerintah dalam taget yang sudah ditentukan.” Lanjut Masri Ikoni “Pemerintah jangan hanya memperhatikan saat ini karena berada di tengah pandemi, namun harus belajar pada negara lain, contohnya Amerika yang dimana negara tersebut telah membuat kebijakan paska pandemi, sehingga kedepan tidak lagi berhadpan dengan permasalahan yang sama,” ucap Masri.
Dalam kesempatannya yang sama, Imam Nasution, selaku Ketua Bidang Sosial Kesehatan di pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengatakan, bahwa ditengah kondisi pandemi seperti ini HMI hadir untuk Control Sosial.
“Kita harus tetap melihat dan berpikir untuk mencari solusinya agar masyarakat tidak semakin menjadi terpuruk, apalagi alat pemerintah sudah lengkap, dari yudikatif, legislatif, eksekutif, sehingga harapannya tidak ada lagi kasus tumpang tindih data maupun kebijakan,” tandas Imam dengan penuh keyakinan. Jurnalis (RAWM)
